PELAKSANAAN PENJAMINAN KREDIT OLEH LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT (LPK) BAGI USAHA KECIL,MENENGAH DAN KOPERASI (UKMK)DI MALANG JAWA TIMUR(Studi Kasus di Perum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Surabaya Dan Di PT. BPD Jatim Cabang Malang )

WANASITA, LESTARI (2007) PELAKSANAAN PENJAMINAN KREDIT OLEH LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT (LPK) BAGI USAHA KECIL,MENENGAH DAN KOPERASI (UKMK)DI MALANG JAWA TIMUR(Studi Kasus di Perum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Surabaya Dan Di PT. BPD Jatim Cabang Malang ). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PELAKSANAAN_PENJAMINAN_KREDIT_OLEH_LEMBAGAPENJAMINAN.pdf

Download (87kB) | Preview

Abstract

Obyek Studi dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Penjaminan Kredit oleh Lembaga Penjaminan Kredit (LPK) bagi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) di Malang Jawa Timur. Penjaminan Kredit (Credit Guarantee) adalah memberikan penjaminan kepada usaha kecil, menengah dan koperasi yang tidak agunannya terbatas agar dapat memperoleh kredit dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk hubungan hukum yang terjadi antara LPK, Bank dan UKMK dalam penjaminan kredit dan bagaimana pelaksanaan penjaminan kredit oleh LPK bagi UKMK di Malang Jawa timur serta kendala-kendala apa yang dihadapi oleh LPK, Bank dan UKMK dalam pelaksanaan penjaminan kredit bagi UKMK di Malang Jawa timur dan bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode data deskriptif analitis, yaitu memaparkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan maupun data yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian menganalisa data-data tersebut untuk ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di Perum Sarana Cabang Surabaya dan di PT. BPD Jatim Cabang Malang, didapatkaan hasil sebagai berikut: Bentuk hubungan hukum yang terjadi antara LPK, Bank dan UKMK yaitu: Perjanjian Penjaminan Kredit (P2K) antara LPK dengan Bank, Perjanjian Kredit antara Bank dengan UKMK dan Hubungan hukum Penjaminan kredit antara LPK dengan UKMK. Penjaminan Kredit tidak memiliki peraturan khusus sehingga prosedur penjaminan kredit oleh LPK bagi UKMK berdasarkan pada Sistem dan Prosedur LPK yang ditetapkan oleh Dewan Direksi LPK, kemudian dituangkan dalam Perjanjian Penjaminan kredit (P2K) yang dibuat oleh LPK dengan Bank. Adapun Prosedur Permohonan Penjaminan Kredit oleh LPK adalah Calon Nasabah UKMK mengajukan permohonan kredit kepada Bank sekaligus permintaan penjaminan kredit kepada LPK. Jika Bank menyetujui permohonan tersebut maka Bank dapat mengajukan permohonan penjaminan kredit nasabah UKMK kepada LPK. Jika LPK mennyetujui permohonan tersebut maka LPK wajib mengeluarkan Sertifikat Penjaminan (SP). Jika nasabah UKMK mengalami tunggakan atas pembayaran kreditnya, maka Bank dapat mengajukan permohonan klaim kepada LPK. Pembayaran klaim tersebut secara hukum beralih menjadi Piutang Subrogasi LPK. Kendala-kendala yang ada dalam penjaminan kredit dintaranya adalah: Dari LPK yaitu: a). Belum ada peraturan perundang-undangan khusus mengenai penjaminan kredit. b). Tidak semua bank menggunakan Penjaminan kredit. ; Dari Bank yaitu: a). Prosedur pengajuan penjaminan kredit ke LPK masih menimbulkan dilema. b). Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dinilai masih cukup besar. c) Kurangnya informasi mengenai UKMK yang potensial; Dari UKMK yaitu:

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 18 Jun 2012 06:28
Last Modified: 18 Jun 2012 06:28
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8347

Actions (login required)

View Item View Item