FUNGSI PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH OLEH DPRD (Studi Kajian tentang Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Bojonegoro No.18 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir)

KUSUMAWARDANI, VERI (2007) FUNGSI PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH OLEH DPRD (Studi Kajian tentang Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Bojonegoro No.18 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
FUNGSI PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH OLEH DPRD.pdf

Download (87kB) | Preview

Abstract

Nama Mahasiswa : Veri Kusumawardhani NIM : 01400166 Program Studi : Ilmu Hukum Pembimbing I : Dr Surya Anoraga SH.M.Hum Pembimbing II : Fifik Wiryani, SH, Msi, MHum Dalam menjalankan peran dan fungsinya, DPRD menetapkan kebijakan daerah, salah satunya dengan pembuatan Peraturan Daerah. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengatur hubungan antara pemerintah dengan DPRD, yang mana telah dipisahkan kedua lembaga tersebut. Kepala daerah sebagai lembaga eksekutif daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, hal ini dimaksudkan agar kedua lembaga daerah tersebut dapat memainkan perannya dengan baik. Salah satu kewajiban anggota DPRD adalah melakukan pengawasan, dalam hal ini pengkhususan pada Perda kabupaten Bojonegoro No. 18 tahun 2003 tentang Retribusi Parkir. Dalam penelitian ini lokasi yang diambil adalah DPRD Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah pelaksanaan pengelolaan parkir di daerah Kabupaten Bojonegoro, Problematika dalam pelaksanaan parkir, peranan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perda parkir serta hambatan-hambatan dalam melakukan fungsi pengawasan. Teknik pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan deskritif kualitatif yaitu dengan merumuskan permasalahan yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam hal pengelolaan pelaksanaan parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan dimana kawasan khusus pasar dan swalayan langsung dikelola oleh pihak yang langsung terkait. Sedangkan problematika yang ada dalam pelaksanaan parkir adalah banyaknya pungutan tidak resmi yang tidak masuk dalam kas daerah, parker berlangganan yang tidak berlaku dan nominal retribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan perda. Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan parkir berupa kunjungan kerja, dengar pendapat dan inspeksi mendadak. Dan dalam pengawasan parkir ini DPRD tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, hanya melakkan inspeksi mendadak dan hal tersebut tidak dilakukan secara formal dan terjadwal. Hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah informasi yang kurang mengenai penyimpangan parkir sehingga dewan tidak dapat mengoptimalkan fungsi nya serta kemampuan teknis yang kurang pada diri anggota dewan tersebut.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 16 Jun 2012 02:49
Last Modified: 16 Jun 2012 02:49
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8088

Actions (login required)

View Item View Item