ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SKETSA WAJAH TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM KASUS BOM BALI (Studi Kasus di Polda Bali)

ANTONI, ANTONI (2006) ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SKETSA WAJAH TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM KASUS BOM BALI (Studi Kasus di Polda Bali). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
ANALISIS_HUKUM_TERHADAP_PENGGUNAAN_SKETSA_WAJAH.pdf

Download (86kB) | Preview

Abstract

Hukum mengatur masyarakat dan bemanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Secara sistematis, penegakan hukum pidana, perdata dan administrasi masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau alat penegak hukum yang memepunyai aturan-aturan sendiri. Khususnya dalam proses penegakan hukum pidana, instansi terdepan yang berhadapan dengan pelanggaran hukum adalah Polisi. Sehingga untuk melaksanakan tugas pokok Kepolisian tersebut perlu memiliki pengetahuan dan sarana yang memadai untuk melakukan penyidikan dan dalam hal ini di batasi hanya pada penyidik POLRI yang melakukan penyidikan, yang diberi wewenang oleh Udang-Undang untuk bertindak sebagai penyidik pada kasus tindak pidana berdimensi tinggi seperti pada kasus Bom Bali. Sketsa wajah adalah suatu gambaran atau potret wajah yang mengambarkan anatomi bentuk wajah seseorang. Awal perkembangan sketsa wajah/potret wajah telah dikenal berabad-abad yang lalu di Mesir kuno. Biasanya potret wajah dibuat untuk mengenal suatu identitas seseorang, sifat atau ciri-ciri khusus seseorang atau suatu benda. Biasanya potret wajah dibuat oleh seorang seniman untuk mengetahui sedemikian rupa ciri-ciri yang istimewa yang ada pada diri orang tersebut sehingga dengan tepat dan pasti orang itu adalah sama dengan orang yang sebelumnya juga dikenal dengan ciri-ciri itu. Dalam penulisan penelitian ini mengungkapkan betapa pentingnya sketsa wajah sebagai alat bukti dalam penegakan hukum tindak pidana. Karena sketsa wajah mempunyai peranan yang sangat penting dan terbukti telah banyak berhasil dan cukup membantu bagi aparat hukum. Dengan metode investigasi, identifikasi (dari keterangan saksi) dan teknologi adalah beberapa hal yang sangat mempengaruhi keakuarasian dalam pembuatan sketsa wajah. Pada penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa analisis hukum terhadap penggunaan sketsa wajah secara kongkrit tidak ada aturan-aturan yang pasti, namun demikian dari hukum pembuktian sketsa wajah ini bisa mempunyai nilai yuridis yang dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang sah menurut Undang-Undang sebagaimana diatur dalam KUHAP pasal 184 ayat 1 butir 3.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 30 May 2012 02:57
Last Modified: 30 May 2012 02:57
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6140

Actions (login required)

View Item View Item