ANALISIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN JAKSA AGUNG DALAM MENGESAMPINGKAN PERKARA PIDANA

BUDIMAN, NOVEL (2007) ANALISIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN JAKSA AGUNG DALAM MENGESAMPINGKAN PERKARA PIDANA. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
ANALISIS_TERHADAP_DASAR_PERTIMBANGANJAKSA.pdf

Download (225kB) | Preview

Abstract

Tugas akhir ini mengambil topik mengenai Dasar Pertimbangan Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Pidana, dan pada kesempatan ini penulis mengetengahkan dua permasalahan. Permasalahan pertama, bagaimana kriteria “kepentingan umum” sebagai dasar pertimbangan penyampingan perkara pidana ? Permasalahan kedua, bagaimanakah dampak yuridis terhadap tindakan deponering oleh jaksa agung ? Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengolah dan menganalisis peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan tentang asas opportunitas dengan memperhatikan berbagai ilmu hukum yang berkaitan, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengutip berbagai literatur, buku-buku, karya ilmiah, dokumen-dokumen yang diperoleh dari perpustakaan serta dari artikel-artikel dan dari media cetak (koran, majalah dan tabloid) maupun elektronik (televisi dan internet) yang berkaitan dengan masalah dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam mengesampingkan perkara pidana. Permasalahan yang sering kita jumpai pada KUHAP yang membawa akibat dalam pelaksanaannya adalah perumusan dan penggunaan istilah yang tidak atau kurang jelas sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam dan perumusan yang tidak / kurang sinkron antar ketentuan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Salah satunya, KUHAP dan Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang depponerings yaitu pada pasal 14 huruf (h) KUHAP menyebutkan bahwa “penuntut umum mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum” dan pada pasal 35 huruf c Undang-undang nomor 16 tahun 2004 menyebutkan bahwa “Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan suatu kepentingan umum”. Dalam proses penegakan hukum di Indonesia berlaku asas opportunitas, tapi dalam perumusannya asas tersebut terdapat dua ketentuan yaitu menyebutkan “demi kepentingan umum” dan “demi kepentingan hukum”. Hal ini sering diartikan sama oleh aparat hukum dan para pakar hukum namun ada juga yang membedakan kedua hal tersebut. Tapi apakah sebenarnya kedua kalimat diatas sama atau justru berbeda jauh baik dari artinya maupun pelaksanaannya masih menjadi suatu pertanyaan yang harus segera dicari jawabannya. Dari penelusuran secara yuridis-normatif melalui berbagai literatur, pendapat para pakar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta berbagai media, dapat diambil kesimpulan bahwa kriteria kepentingan umum adalah kepentingan yang berkaitan dengan sesuatu yang membuat Negara tidak dalam keadaan bahaya dan kepentingan yang menyebabkan masyarakat tidak menjadi kacau. Untuk itu permasalahannya harus kita kembalikan kepada tujuan dan cita – cita hukum bagi bangsa Indonesia yang diwujudkan dan tertampung dalam Pembukaan UUD 1945. Walaupun secara garis besar kepentingan umum yang sesuai dengan tujuan dan cita – cita hukum bangsa Indonesia dalam pokok – pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 adalah kepentingan Negara yang tercermin dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga – lembaga Negara khususnya bagi penyelengara wewenang dan tugas pemerintah, dan kepentingan masyarakat yang tercermin dalam hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut. Pelaksanaan depponering oleh penuntut umum tentunya akan membawa dampak, baik terhadap proses peradilan terlebih lagi kepada elemen – elemen yang melaksanakan suatu proses peradilan tersebut. Dampak negatif, yaitu adanya kekhawatiran akan proses yang tidak transparan yang berpotensi menciptakan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) terbuka dalam sebuah proses peradilan yang tidak transparan sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam sistem dan tatanan hukum di Indonesia. Dampak positif terhadap perkembangan hukum di Indonesia yaitu memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat – pejabat negara sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 07 May 2012 07:43
Last Modified: 07 May 2012 07:43
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/4563

Actions (login required)

View Item View Item