Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara

PURWONO, FARIS (2007) Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
Analisis_Yuridis_Kewenangan_Mahkamah_KonstitusiMemutus_Sengketa_Kewenangan_Antar_Lembaga_Negara.pdf

Download (162kB) | Preview

Abstract

Objek study dalam Tugas Akhir ini adalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa kewenangan Antar Lembaga Negara. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi berkaitan erat dengan ide untuk mengembangkan fungsi pengujian Undang-undang yang dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam sejarah awal pembentukan Negara Indonesia. Latar belakang Lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari beberapa factor, Pertama, pada penyelenggaraan pemerintah masa lalu dalam masa orde lama dan orde baru yang bersifat otoriter dan tidak menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua, implikasi paham konstitusionalisme. Ketiga, terciptanya mekanisme checks and balance antar lembaga negara. Keempat, penyelenggaraan negara yang bersih. Dan yang kelima, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, karena sampai saat ini pengertian lembaga negara yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara masih menimbulkan banyak persepsi, yang akhirnya hanya berpedoman pada pemahaman masing-masing. Selain itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antar lembaga negara tersebut, tidak diatur mengenai bagaimana jika Mahkamah Konstitusi bersengketa dengan lembaga negara lainnya, lembaga mana yang berhak/berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normative, yakni dengan mengelola dan menganalisis peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum, serta literature-literature yang berkaitan dengan penelitian ini. Melalui penelitian ini didapatkan hasil, bahwa lembaga Negara yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 saja. Sedangkan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD 1945 tidak menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sedangkan Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga, jika bersengketa dengan lembaga negara lainnya tidaklah mungkin bisa menyelesaikan sengketa tersebut, karena sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa antar lembaga negara dikhawatirkan putusan yang akan muncul adalah hanyalah akan menguntungkan Mahkamah konstitusi. Maka dari itu, untuk menyelesaikan sengketa antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya tersebut adalah MPR yang seharusnya mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, namun jika tidak memungkinkan MPR sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan tersebut, maka perlu kiranya dibentuk forum MPR.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 30 Apr 2012 05:16
Last Modified: 30 Apr 2012 05:16
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/3387

Actions (login required)

View Item View Item