PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 5 AYAT 1 HURUF F UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM HAL KEWAJIBAN PENYIDIK UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MELALUI SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN( Studi di Kepolisian Wilayah Malang )

SULIESTYAWAN, FEBRIYAN ARNOLDI (2010) PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 5 AYAT 1 HURUF F UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM HAL KEWAJIBAN PENYIDIK UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MELALUI SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN( Studi di Kepolisian Wilayah Malang ). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PELAKSANAAN_KETENTUAN_PASAL_5_AYAT_1_HURUF_F_UNDANG-UNDANG_NOMOR_13_TAHUN_2006_TENTANG_PERLINDUNGAN_SAKSI_DAN_KORBAN_DALAM_HAL_KEWAJIBAN_PENYIDIK_UNTUK_MEMBERIKAN_INFORMASI_MELAL.pdf

Download (95kB) | Preview

Abstract

Keywords: Kata Kunci : Korban, Penyidikan, SP2HP. ABSTRAKSI Objek penelitian sekaligus menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal kewajiban penyidik untuk memberikan informasi melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan di Polwil Malang? apa kendala dalam pelaksanaan ketentuan yang dilaksanakan di Polwil Malang? serta upaya Kepolisian Wilayah Malang dalam mengatasi kendala terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut Metode yang di gunakan adalah yuridis sosiologis, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata untuk menemukan fakta. Sedangkan analisa data menggunakan diskriptif analisis yaitu prosedur memecahkan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dan pengamatan dilapangan kemudian dianalisa dengan memberikan kesimpulan, analisis data dengan menggunakan responden atau narasumber, sehingga tergambar paparan permasalahan yang telah diuraikan dan saling berkaitan baik secara teorits maupun secara praktek. Penulis memilih Polwil Malang sebagai lokasi penelitian karena Kepolisian Wilayah Malang merupakan sentral pelaksanaan kewenangan Kepolisian yang membawahi beberapa Polres dan Polresta di Wilayah Hukum Malang. Sehingga penulis lebih maksimal untuk memperoleh data tentang penerapan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Data primer didapat oleh penulis secara langsung dari lapangan, melalui wawancara dengan sumber yang berkaitan langsung dengan objek penelitian serta menggunakan kuesioner yang sudah di siapkan sebelumnya dan tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi pada saat wawancara tetap terkait dengan objek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan pustaka yang meliputi buku, literatur, peraturan perundang-undangan, serta data remisi dari instansi terkait yang digunakan sebagai bahan penelitian dan untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang telah di kemukakan. Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban merupakan wujud dari perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting, karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayan medis, bantuan hukum. Sehingga diharapkan melalui pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang merupakan penjabaran dari Pasal 5 ayat 1 huruf f Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa ”seorang saksi dan korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus”, maka hak-hak korban sebagai pihak yang dilindungi dapat terpenuhi ABSTRACT Research object and statement of problems in this research was how the application of section 5 verse (1) Alphabet f Law No.13 / 2006 about witness and victim protection in investigator duty to give information through Letter of Explanation for investigation result in Malang Area Police Office? What obstacles faced in applying the rule at Malang Area Police Office? What efforts were done by Malang Area Police Office to overcome the obstacles? Method used was socio-juridical, according to the research socio-juridical, according to the research done in real condition to find facts. While data analysis used analysis descriptive, that was procedures to overcome the problem researched by explaining the data found and observation in field, then analyzed by giving conclusion, data analysis using respondents or sources, so that there was explanation applied and related each other in theory or practical. The writer chose malang Area Police Office as location since Malang Area Police Office is the center of Police application which led some smaller police office area in Malang law area. So that the writer would be optimal in finding data about application of Letter of Explanation for Investigation Result Development. Primary data was found directly from field, through interview with respondents related with research object also used questionnaire prepared before and question variances according to situation in interview related with research object, while secondary data found through literatures consisted of books, literatures, law and remission data from related institution which used as research material and to answer the problem stated. In crime conclusion, there were so many victims lack of proper law protection, whether material or non-material. Victim was placed as evidence who gave explanation only for witness, so that so little possible for the victim to get privacy in defending his rights. Law No.13 / 2006 about Law and witness protection was the form of law protection for society, since people in group or private could be victim or subject of crime. Victim protection as part of people protection could be applied in various forms like restitution and compensation, medical service, law help. So that hoped through the letter of explanation for investigation result development which was the explanation of section 5 verse (1) alphabet f Law of Witness and victim protection stated that “A witness and victim has rights to get information about case development”, the victim’s rights could be fulfilled.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 28 Mar 2012 02:27
Last Modified: 28 Mar 2012 02:27
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/1291

Actions (login required)

View Item View Item