PERBUATAN PIDANA DAN HUKUMANNYA DI DALAM QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM PERSPEKTIF FIQIH ISLAM (Studi tentang Qanun No. 11 Tahun 2002 dan Qanun No. 12 Tahun 2003)

Nikmah, Amalia (2006) PERBUATAN PIDANA DAN HUKUMANNYA DI DALAM QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM PERSPEKTIF FIQIH ISLAM (Studi tentang Qanun No. 11 Tahun 2002 dan Qanun No. 12 Tahun 2003). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PERBUATAN_PIDANA_DAN_HUKUMANNYA_DI_DALAM_QANUN_PROVINSI_NANGGROE_ACEH_DARUSSALAM_DALAM_PERSPEKTIF_FIQIH_ISLAM.pdf

Download (92kB) | Preview

Abstract

Hukum Islam atau lebih dikenal dengan Syari’ah, yang sudah lama diterapkan dan mengakar dalam kultur masyarakat Aceh ternyata tidak memudarkan kegigihan rakyatnya untuk tetap menerapkan prinsip Syari’ah di bumi Aceh dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada hukum positif yang bersifat sekuler yang secara prinsip bertentangan dengan Syari’ah. Mengapa diartikan seperti itu, karena dalam sistem hukum yang sekuler (mengacu pada hukum barat) dibangun berdasarkan atas prinsip pengokohan dan dukungan terhadap kebebasan individu. Sedangkan dalam hukum Islam memandang bahwa perbuatan manusia (af’al al ibad) merupakan obyek pembuatan hukum syari’ah. Jadi segala prilaku seorang muslim senantiasa terikat dengan hukum syara’. Allah SWT telah menetapkan hukum­hukum tertentu bagi seorang muslim untuk memecahkan problem­problem perilakunya berupa wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah Terlepas dari faktor­faktor politis, keberadaan dan eksistensi syari’ah di Aceh dianggap sebagai pandangan hidup yang paling sesuai. Hal ini terlihat yaitu pada tahun 1957 pernah dibentuk suatu lembaga syari’ah walaupun pada masa selanjutnya lembaga ini tidak dapat mencapai apa yang diharapkan. Hingga pada akhirnya era reformasi memberikan harapan baru tentang penerapan syari’at di Aceh. UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus untuk daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menghantarkan rakyat Aceh dengan sesuatu yang telah lama dicita­citakan. Representasi dari UU No. 18 Tahun 2001 adalah dibuatnya Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan syari’at Islam bidang aqidah, ibadah serta syi’ar Islam dan Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang khamar dan sejenisnya, sebagai institusi pemerintahan NAD yang bisa mengoperasionalkan berbagai hukum Islam dalam keseharian. Dari hal tersebut diatas, penerapan syari’ah disatu sisi memberikan harapan baru dimana fungsi hukum akan menempati posisinya sebagai alat kontrol yang memberikan keadilan, ketertiban, keamanan bagi rakyat. Namun disisi lain permasalahan­permasalahan baru akan muncul berkaitan dengan pelaksanaan bentuk sistem hukum yang baru tersebut. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis merasa perlu melakukan analisa tentang perbuatan pidana dan hukumannya di dalam Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan syari’at Islam bidang aqidah, ibadah serta syi’ar Islam dan Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Khamar dan sejenisnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam perspektif fiqih Islam. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui perbuatan pidana dan hukumannya kedua qanun, dalam perspektif fiqih Islam. Dari beberapa penggolongan perbuatan pidana yang terdapat dalam Qanun No. 11 Tahun 2002, sanksi­sanksi yang diterima adalah hanya berupa sanksi Ta'zir. Ta’zir adalah kejahatan terhadap kepentingan privat dan publik yang tidak diatur oleh hudud dan qishas; dan hukumnya diserahkan kepada hakim. Ta’zir yang dikenakan dalam Qanun No. 11 Tahun 2002 bukanlah hukuman ta’zir seperti zamanRasulullah SAW atau zaman sahabat Rasulullah SAW. Akan tetapi, ta’zir yang terdapat dalam qanun tersebut sudah mengalami beberapa perubahan mengikuti masa atau perkembangan yang ada pada masyarakat aceh. Para fuqaha mengartikan ta’zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al­Qur’an dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba, yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Ta’zir sering juga disamakan oleh para fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kiffarat. Sedangkan penggolongan perbuatan pidana yang terdapat dalam Qanun No. 12 Tahun 2003, sanksi­sanksi yang diterima adalah Hudud dan Ta’zir. Hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan menjadi hak Allah. Hukuman hudud yang terdapat dalam Qanun No. 12 Tahun 2003 sama seperti zaman Rasulullah SAW, karena hukuman hudud telah di tentukan oleh Allah SWT dan tidak ada yang boleh merubahnya. Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Untuk ta’zir yang berkaitan dengan hak hamba disamping harus ada laporan, Ulil Amri tidak dapat memaafkan, sedangkan ta’zir yang berkaitan dengan hak Allah atau jama’ah tidak harus ada laporan dan ada kemungkinan bagi Ulil Amri untuk memberi pemaafan bila hal itu membawa kemaslahatan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Islamic Studies > Department of Syariah
Depositing User: Anggit Aldila
Date Deposited: 24 Jul 2012 03:08
Last Modified: 24 Jul 2012 03:08
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12853

Actions (login required)

View Item View Item