KONFLIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2005 (Studi di Kabupaten Banyuwangi)

NURUL HIDAYATI, SITI (2006) KONFLIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2005 (Studi di Kabupaten Banyuwangi). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
KONFLIK_PEMILIHAN_KEPALA_DAERAH_SECARA_LANGSUNG_DI_KABUPATEN_BANYUWANGI_TAHUN_2005.pdf

Download (148kB) | Preview

Abstract

Konflik dalam pemilihan kepala daerah secara langsung di kabupaten Banyuwangi merupakan konflik yang pertama. Hal tersebut dikarenakan salah satu pasangan calon kepala daerah tidak memenuhi syarat dan kurang adanya keterbukaan dari KPUD mengenai file administrasi pasangan calon tersebut. Bertolak dari kenyataan ini maka peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Konflik Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005”. Studi di Kabupaten Banyuwangi. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1). Penyebab Konflik. 2) Terjadinya Konflik. 3) Kendala-kendala dalam menyelesaikan konflik. 4) Upaya penyelesaian. Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian hanya memberikan gambaran tanpa melakukan usaha hipotesis dengan menggunakan purposive sampling dengan mengambil sampel di lapangan. Populasinya adalah pihak yang mengetahui dengan benar tentang permasalahan tersebut. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian sebagai berikut : Konflik pemilihan kepala daerah secara langsung yang diselenggarakan di Kabupaten Banyuwangi merupakan konflik yang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pihak yang pro dan kontra di kalangan elit politik. Awal mula permasalahan di sebabkan oleh pasangan Bupati Ratna Ani lestari dan Yusuf Nuris karena terbukti melakukan kebohongan pemalsuan tanda tangan di 18 parpol, Agama ganda, ketidak sesuaian KTP, formulir milik Yusuf Nuris tidak pernah ditandatangani oleh partai pengusung, dan belum keluarnya Yusuf Nuris sebagai anggota KPUD. Tetapi KPUD Kabupaten Banyuwangi meloloskan pasangan tersebut, dan mengenai file administrasi persyaratan administrasi pasangan calon kepala daerah KPUD mengatakan sifatnya tertutup. Upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik ini pertama melalui konsiliasi, tetapi jalan ini tidak dapat menyelesaikan masalah, maka jalan akhir yang ditempuh adalah melalui pengadilan walaupun hakim ketua telah memutuskan siapa pemenangnya tetapi bagi pihak yang kontra tetap tidak menerima bahkan akan mengadukan ke komisi yudisial untuk membuktikan kebenaran.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience
Depositing User: Anggit Aldila
Date Deposited: 24 Jul 2012 02:50
Last Modified: 24 Jul 2012 02:50
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12832

Actions (login required)

View Item View Item