PENERAPAN SANKSI ADAT “KASEPEKANG“ DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ADAT DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng)

KURNIAWATI, SRI (2006) PENERAPAN SANKSI ADAT “KASEPEKANG“ DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ADAT DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img] Text
PENERAPAN_SANKSI_ADAT_“_KASEPEKANG.pdf

Download (180B)

Abstract

Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan sanksi adat kasepekang terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan awig-awig desa pakraman. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis dalam kesempatan ini mengambil permasalahan pokok yaitu: 1) Bagaimana proses penerapan sanksi adat kasepekang dalam masyarakat adat, khususnya di desa pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. 2) Bagaimana kedudukan sanksi adat menurut ketentuan hukum positif di Indonesia. Tujuan penelitian, untuk mendapatkan gambaran bagaimana proses penerapan sanksi kasepekang, di desa pakraman Kubutambahan. Selain itu juga yang penting adalah bagaimana sanksi adat menurut ketentuan hukum positif kita. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah diskriptif normatif. Sehingga data yang diperoleh adalah data yang menggambarkan bagaimana sanksi kasepekang diterapkan, dan bagaimana sanksi adat menurut ketentuan hukum positif Melalui penelitian yang telah dilakukan,peneliti mendapatkan hasil, bahwa sanksi kasepekang yang dilakukan oleh masyarakat desa pakraman Kubutambahan khususnya dalam sanksi adat kasepekang, dilakukan dengan langkah-langkah yaitu : tahap pertama adalah pengarahan (pewarah-pewarah), tahap kedua adalah berupa sanksi denda (dedosan), tahap ketiga adalah permintaan maaf (pengaksamaan) serta tahap keempat adalah tidak mendapat pemberitahuan (tan polih arah-arahan, tan polih saran kulkul, tan polih penyanggran banjar lan desa) . Bahwa hukum adat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum ada pengakuannya. Tetapi di dalam UUD 1945 Pasal 18B, Undang-Undang No.1 Tahun 1951, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Otonomi Daerah Tahun 1999, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 sudah ada pengakuaannya. Secara demikian, maka dapat disimpulkan, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional kita tidak mengatur tentang pidana adat Tetapi di dalam UUD1945 pasal 18 B juga menjelaskan tentang kedudukan Hukum Adat. Demikian juga dalam Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3)b. Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 1999 Pasal 101 huruf f dan Undang-undang Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 (1), pasal 25 (2), pasal 28(1). Jadi penegakan hukum terhadap eksistensi hokum adapt memperoleh landasan yang kokoh.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 17 Jul 2012 03:41
Last Modified: 17 Jul 2012 03:41
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12256

Actions (login required)

View Item View Item