IMPLEMENTASI SK MENTERI PERDAGANGAN DAN INDUSTRI NOMOR 350 TAHUN 2001 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (Studi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang)

Indriani, Nenny (2006) IMPLEMENTASI SK MENTERI PERDAGANGAN DAN INDUSTRI NOMOR 350 TAHUN 2001 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (Studi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
IMPLEMENTASI_SK_MENTERI_PERDAGANGAN_DAN_INDUSTRI.pdf

Download (89kB) | Preview

Abstract

Obyek penelitian dalam penulisan ini adalah mengenai implementasi tugas dan authority BPSK dalam penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen. Kehidupan kita tidak akan terlepas dari suatu transaksi jual beli atau penggunaan jasa yang melibatkan dua unsur yaitu konsumen dan pelaku usaha. Perselisihan atau sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha bukan hal yang baru lagi. Apabila terjadi sengketa konsumen maka dapat diselesaikan dengan salah satu cara yaitu upaya penyelesaian sengketa non litigasi (di luar pengadilan) melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Proses pelaksanaannya yang berlangsung sederhana, cepat dan murah memberikan kemudahan bagi konsumen dan pelaku usaha. Peran lembaga ini tentu saja menjadi sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK, mengetahui bagaimana implementasi tugas dan authority BPSK dalam penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh BPSK dalam upaya penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis sosiologis. Data-data yang diperoleh kemudian disusun secara kronologis, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan dan memaparkan secara jelas implementasi tugas dan authority BPSK dalam penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen kemudian dikaitkan dengan peraturan yang berlaku. Prosedur dalam penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu tahap permohonan, persidangan dan putusan. Langkah pertama, konsumen yang dirugikan dapat mengadu kepada sekretariat BPSK mengisi formulir permohonan dan yang paling penting adalah membawa barang bukti berupa barang yang dibeli dan bon atau bukti pembelian. Langkah kedua, konsumen dan pelaku usaha memilih cara penyelesaian yang disepakati baik itu mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Sengketa ini akan diselesaikan oleh majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang mewakili unsur pemerintah, pelaku usaha dan konsumen. Langkah ketiga, pemberian putusan. Jika cara mediasi atau konsiliasi yang dipilih maka majelis tidak berhak menjatuhkan putusan tetapi terletak pada kesepakatan kedua pihak. Jika cara arbitrase yang dipilih maka pemberian putusan menjadi authority dari majelis. BPSK dapat bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau arbitor, tergantung pada cara yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Selama ini BPSK Kota Malang hanya bertindak sebagai mediator. Hal ini disebabkan para pihak lebih cenderung memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa konsumen. Implementasi tugas dan authority BPSK Kota Malang dalam penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dapat dikatakan masih kurang optimal atau kurang efektif dan kurang dikenal masyarakat. Kurang optimal atau kurang efektifnya BPSK Kota Malang dilihat dari gagalnya majelis (mediator) mengantarkan kedua pihak pada sebuah kesepakatan dari semua kasus sengketa yang pernah ditangani. Kurang dikenal masyarakat dilihat dari jumlah kasus yang masuk selama ini hanya 11 (sebelas) kasus dan yang pengaduannya dapat diterima dan diproses hanya 3 (tiga) kasus. Jumlah yang minim ini disebabkan sosialisasi yang dilakukan oleh BPSK Kota Malang masih terbatas. Kendala-kendala yang dihadapi pun merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi BPSK antara lain; faktor undang-undang yaitu ada beberapa pasal yang kontradiktif, faktor penegak hukum yaitu permasalahan SDM BPSK yang selama ini belum ada pelatihan-pelatihan yang menunjang profesionalisme anggota BPSK, tidak dalam satu instansi dan mempunyai kesibukan masing-masing serta manajemen yang belum cukup baik dalam tubuh BPSK, faktor para pihak yaitu kesadaran dari konsumen dan pelaku usaha untuk memenuhi panggilan, serta faktor dana dan sarana yang belum memadai karena belum ada anggaran khusus dari APBD untuk operasional BPSK. Melihat kenyataan ini maka hendaknya profesionalisme SDM BPSK perlu ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga sukses mengantarkan para pihak pada kesepakatan. Perlunya sosialisasi yang maksimal akan kehadiran BPSK Kota Malang sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang berlangsung sederhana, cepat dan murah serta didukung dengan kesadaran yang tinggi dari konsumen akan hak-haknya yang dilanggar. Dukungan pemerintah terhadap sarana atau fasilitas yang memadai dengan menyediakan anggaran yang cukup untuk operasional BPSK.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 14 Jul 2012 02:30
Last Modified: 14 Jul 2012 02:30
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12041

Actions (login required)

View Item View Item