“PEMBENTUKAN KABUPATEN TANAH BUMBU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2003 KALIMANTAN SELATAN”

YULIANTI SRI REJEKI, SUHANDAYANI (2006) “PEMBENTUKAN KABUPATEN TANAH BUMBU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2003 KALIMANTAN SELATAN”. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PEMBENTUKAN_KABUPATEN_TANAH_BUMBU_BERDASARKAN_UNDANG.pdf

Download (137kB) | Preview

Abstract

Penelitian yang bersifat diskriftif dengan pendekatan kualitatip ini mengambil wilayah penelitian di Kalimantan Selatan. Sedangkan sample daerah penelitian adalah Kabupaten Tanahn Bumbu. Kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 di Kabupaten Tanah Bumbu dapat terlaksana sesuai dengan amanat dari masyarakat Kabupaten Tanah bumbu. Dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut tidak lepas dari berbagai kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Tanah Bumbu. Tuntutan pembangunan yang dihadapi pada era reformasi dan otonomi daerah ini dirasakan semakin berat karena harus mampu memberdayakan semua potensi yang dimiliki untuk melaksanakan pembangunan yang merata. Dari hal tersebut diatas dalam rangka pemerataan pembangunan dibentuklah Kabupaten Tanah Bumbu yang meruapakan pemekaran dari Kabupaten Kota Baru berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan. Dalam Impelentasi Undang-undang No 2 Tahun 2003 mengacu pada Undang-undang No 22 Tahun 1999. Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan syarat dan kreteria pemekaran. Dan sesuai dengan keinginan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Dari pemekaran tersebut pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai lima Kecamatan Yaitu Kusan Hilir, Satui, Kusan Hulu, Batulicin, Sungai Loban. Sedangkan Ibu Kota Kabupaten terletak di batulicin. Luas wilayah dari keseluruhan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu 5066.96. Potensi sumber daya daerah dan potensi alam yang dimiliki Kabupaten Tanah Bumbu cukup untuk membangun daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal ini perbaikan taraf perekonomian. Kelembagaan yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah bumbu pada awal terbentuk memiliki, sekretaris daerah dan terbagi dua asisten dan tiap asisten terbagi menjadi empat bagian. Dinas daerah berjumlah sembilan, lembaga teknisi daerah berjumlah tiga Badan. Pada tahun 2004 susunan organisasi berubah terutama dalam penambahan Dinas yang berjumlah empat belas dinas dan empat badan. Implementasi Undang-undang No. 2 Tahun 2003 pada pasal 15 menyebutkan dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada Kabupaten induk sampai ditetapkannya anggaran pendapatan dan belanja daerah, seiring dengan berjalannya waktu Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu lebih bisa mandiri sehingga bisa dikatakan mampu dalam membiayai daerahnya dari potensi alam yang dimilikinya. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mencapai Rp. 4,5 miliar per bulan. Pendapatan Asli Daerah tersebut paling banyak dihasilakn oleh sektor pertambangan, sedangkan Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berjumlah 12.039.888.741. Dari hasil penelitian ini, dapat penulis simpulakn bahwa dari pelaksanaan Undang-undang No 2 Tahun 2003 Kabupaten Tanah Bumbu belum dapat mengembangkan daerahnya seoptimal mungkin dan mengelola sumber daya yang sudah tersedia. Hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan sumber daya manusia dan Kabupaten Tanah Bumbu masih dalam pengawasan Kabupaten induk sehingga dalam melaksanakan semua urusan daerah masih sangat terbatas sekali. Kurangnya sumber daya manusia yang profesional sang dirasakan oleh Kabupaten Tanah bumbu. Peningkatan peran serta masyarakat juga diperlukan melakukan mengembangkan Kabupaten Tanah Bumbu. Oleh sebab itu Kabupaten tidak bisa lepas sepenuhnya dari Kabupaten induk dan masih dalam pengawasan Pemerintah Pusat dalam memantau serta mengevaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang ada untuk pengembangan selanjutnya.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 04 Jul 2012 04:08
Last Modified: 04 Jul 2012 04:08
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/10897

Actions (login required)

View Item View Item