PERBUATAN MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI UU No. 31 TAHUN 1999 JO UU No. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Terhadap Putusan Nomor 732/Pid.B/2004/PN.Jkt.Sel. dan Putusan Nomor 157/Pid/2004/PT.DKI)

Dyah Ekasari, Rika (2006) PERBUATAN MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI UU No. 31 TAHUN 1999 JO UU No. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Terhadap Putusan Nomor 732/Pid.B/2004/PN.Jkt.Sel. dan Putusan Nomor 157/Pid/2004/PT.DKI). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PERBUATAN_MELAWAN_HUKUM_DITINJAU_DARI_UU.pdf

Download (89kB) | Preview

Abstract

Lemahnya sistem pembuktian dan atau proses penegakan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi belum menyentuh substansi pembuktian dari unsur-unsur delik tindak pidana korupsi itu sendiri, dan salah satu unsur yang sangat penting adalah tentang unsur bersifat melawan hukum atau perbuatan melawan hukum. Mengenai pembuktian unsur bersifat melawan hukum atau perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi di dalam prakteknya atau dalam proses penegakan hukumnya dirasakan sangat jauh dengan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga berakibat pada sulitnya memberantas tindak pidana korupsi. Dari pemikiran tersebut, maka rumusan masalahnya adalah 1) bagaimanakah kualifikasi perbuatan melawan hukum menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 2) Bagaimanakah pembuktian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 732/Pid.B/2004/PN.Jkt.Sel dan putusan Nomor 157/Pid/2004/PT.DKI? Metode pendekatan yang digunakan adalah juridis normatif yang mengacu pada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan di bidang hukum. Teknik analisa data yang digunakan adalah content analisis, yaitu mengkategorisasikan data-data yang sejenis untuk mendapatkan formula analisa dan pemikiran tentang perbuatan melawan hukum, selanjutnya dikaji untuk melahirkan kesimpulan dari masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, mengkualifikasikan perbuatan melawan hukum menjadi 2 (dua) bagian yaitu perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Dalam perkembangannya, sifat melawan hukum material dibagi menjadi sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif dan fungsi positif. Sifat melawan hukum material dalam fungsi negatif berarti meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur delik, namun apabila perbuatan tersebut tidak dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Adapun sifat melawan hukum material dalam fungsi positif mengandung arti, meski perbuatan tidak memenuhi unsur delik, tetapi jika perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma di masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana. Namun rumusan-rumusan perbuatan melawan hukum tersebut berubah ketika pada 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materiil atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 terhadap UUD 1945. Dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 (1) yang terkait dengan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi secara materiil dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dianggap tidak memberikan kepastian hukum. Keputusan tersebut kontraproduktif bagi pemberantasan korupsi serta bertentangan dengan kecenderungan hukum anti korupsi secara global karena pendekatan formal dalam pemberantasan korupsi sudah ditinggalkan banyak negara. Pembuktian perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 732/Pid.B/2004/PN.Jkt.Sel dan putusan Nomor 157/Pid/2004/PT.DKI dilandaskan pada perbuatan melawan hukum secara formil maupun melawan hukum secara materiil. Unsur melawan hukum secara formil dibuktikan dengan adanya fakta hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan. Sedangkan unsur melawan hukum secara materiil dapat dilihat dalam pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa salah satu alasan yang memberatkan terdakwa adalah dampak dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pemberhentian pegawai lainnya di lingkungan PT. Bank BNI (persero) Tbk. yang terkait. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur bahwa perbuatan seseorang yang menyebabkan orang lain diberhentikan dari pekerjaannya dapat dipidana. Meskipun perbuatan terdakwa tersebut oleh para hakim dianggap tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam undang-undang namun karena perbuatan tersebut dianggap tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dijadikan alasan oleh hakim sebagai sesuatu hal yang memberatkan terdakwa

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 03 Jul 2012 02:55
Last Modified: 03 Jul 2012 02:55
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/10652

Actions (login required)

View Item View Item