TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI LAPORAN INTELIJEN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi di Densus 88 Polda Jawa Timur)

Dwi Nugroho, Dedy (2006) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI LAPORAN INTELIJEN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi di Densus 88 Polda Jawa Timur). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
TINJAUAN_YURIDIS_TERHADAP_FUNGSI_LAPORAN.pdf

Download (146kB) | Preview

Abstract

Pada awal Abad 21 yaitu pada tahun 2000 Dunia Internasional diramaikan dengan isu global terorisme. Peristuwa 11 September 2001 di Amerika serikat dengan dibajaknya dua pesawat Amerika dan ditabrakkan ke gedung World Trade Center ( WTC ). Sebagai pusat bisnis World Trade Center ( WTC ) dipadati ribuan orang setiap hari sehingga korban yang jatuh tidak sedikit ( sekitar 3000 orang ). Peristiwa teror di Indonesia juga tidak kalah memprihatinkan, serangkaian kejadian mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 dengan perincian kejadian sebagai berikut Tahun 2000. Bom Kedubes Filipina, Bom Kedubes Malaysia, Bom Gedung Bursa Efek. Jakarta Bom Malam Natal 24 Desember 2000,Tahun 2001. Bom Plasa Atrium Senin, Bom Restoran KFC, Bom Sekolah Australia, Tahun 2002. Bom Kompleks Mabes Polri, Granat manggis meledak di depan rumah makan ayam Bulungan, Di Palu, Sulawesi Tengah,Bom Bali1, Saat bersamaan, di Manado, Sulawesi Utara, Bom Restoran McDonal’s.,Tahun 2003. Bom Kompleks Mabes Polri, Bom Bandara Cengkareng, Bom JW Marriott.Tahun 2004. Bom Café Palopo, Bom Kedubes Australia, Bom Kedubes Indonesia. Tahun 2005. Bom Pamulang, Bom Bali II, Pemboman Palu. Obyek penelitian sekaligus menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah setiap laporan intelijen dapat dijadikan sebagai pendukung bukti permulaan? serta Apa saja kendala yang dihadapi oleh intelijen Densus 88 Antiteror Polda Jatim dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ? Sedangkan metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, digunakan dalam menganalisa suatu permasalahan yang kemudian dikorelasikan dengan suatu aturan yang sah yaitu Undang – Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kitab Undang – undang Hukum Pidana ( KUHP ) dan Peraturan Perundangan yang sah lainnya Lokasi Penelitian yaitu di Kepolisian Daerah Jawa Timur (POLDA JATIM), dangan alasan bahwa penulis telah melakukan Observasi awal terlebih dahulu guna mendapatkan data dan informasi yang aktual, tajam, dan terpercaya. Detasemen 88 Antiteror Polda Jatim yaitu bertempatkan di Jl. Achmad Yani No. 116 Surabaya. Wilayah hukum Detasemen Khusus 88 Antiteror Polda Jatim adalah seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari atas 37 Kabupaten / Kota. Struktur Organisasi Densus 88 Antiteror Polda Jatim terdiri dari Kepala dan Wakil Kepala Densus yang di bantu oleh 3 ( tiga ) kasubden dan 1 Bantuan, termasuk di dalamnya Kasubden Intelijen. Setiap laporan Intelijen dapat dan tidak dapatnya digunakan sebagai pendukung bukti permulaan adalah tergantung penyidik dalam menilai setiap laporan yang disajikan oleh intelijen yaitu dengan cara mengukur tingkat keakuratan setiap laporan intelijen, Laporan intelijen dapat dijadikan bukti permulaan apabila semua unsur – unsur ini terpenuhi dalam suatu kasus, diantaranya : Siapa pelaku aksi terorisme ( kelompok / organisasi), Orang-orang yang berhubungan dengan pelaku aksi terorisme (membantu) memberi fasilitas atau penyandang dana, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, Sasaran aksi terorisme, Ada tidaknya suatu rencana aksi terorisme, Modus aksi terorisme. Fungsi laporan intelijen dalam pasal 26, tidak dapat dijadikan dasar hukum tetapi hanya sebagai pendukung bukti permulaan saja. Dalam melaksanakan tugasnya, Intelijen Detasemen Khusus 88 Antiteror Polda Jatim menemui beberapa kendala antara lain : Wilayah Hukum Polda Jatim yang cukup luas dan ada beberapa wilayah hutan sehingga memudahkan pelaku terorisme melakukan persembunyian, Pelaku terorisme mempunyai mobilitas yang tinggi dan tempatnya selalu berpindah – pindah, jaringan terorisme di Indonesia merupakan bagian dari jaringan teroris internasional sehingga sistim yang digunakan sangat rapi dan professional, metode komunikasi teroris menggunakan metode komunikasi masyarakat konvensional dengan banyak kurir baru sampai kepada pelaku terorisme, sehingga intelijen harus mampu memutus jaringan seperti ini. Anggota Intelijen Detasemen 88 Antiteror, sebagai alat negara dalam mencegah dan menanggulangi terorisme diharapkan untuk berbuat dan bertindak mengacu sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku karena jika tidak sesuai dengan aturan yang ada maka akan bisa menjadi boomerang bagi lembaga Kepolisian sendiri sendiri terutama Detasemen 88 Antiteror pada khususnya, jangan sampai salah tangkap dan harus mengingat azas Praduda tak bersalah ( presumption of innocence ) dan seringkali mereka tidak mengindahkan azas ini sehingga sering muncul permasalahan. Upaya pencegahan dan pemberatasan tindak pidana terorisme tidak harus dengan jalan kekerasan, bisa juga bisa melalui pendekatan-pendekatan tokoh agama yang dengan melalui ceramah agama / sosialisi kepada warga tentang pemahaman agama yang benar dan tidak ada kaitanya antara agama dengan terorisme, dan tindakan yang di lakukan teroris itu tidak di benarkan agama apapun dan aturan manapun.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 02 Jul 2012 05:44
Last Modified: 02 Jul 2012 05:44
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/10629

Actions (login required)

View Item View Item