PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MALANG BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (3) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)

Keberadaan minuman beralkohol di Indonesia, meskipun tidak dilarang sepenuhnya, diatur dalam aturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Regulasi terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Malang ada dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang memberikan wewenang kepada Walikota, yang dapat mendelegasikan tanggung jawab tersebut kepada tim terpadu, termasuk salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagamana pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta kendala yang dihadapi Satpol PP saat melakukan tugas tersebut. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Malang serta menganalisis kendala yang dihadapi oleh Satpol PP berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (3) dalam regulasi tersebut. Dengan pendekatan yuridis-sosiologis, data-data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi, guna memahami bagaimana pengendalian dan pengawasan tersebut diimplementasikan. Hasil penelitian mengungkap bahwa pengendalian dan pengawasan melibatkan penerapan regulasi, perizinan, partisipasi masyarakat, dan penindakan, sementara kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP mencakup peredaran yang masif, minimnya kesadaran masyarakat terhadap risiko minuman beralkohol, dan praktik penjualan ilegal yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya intensif dan berkelanjutan dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Malang, dengan penekanan pada peran dan kerja sama dari tim terpadu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.