IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) DI KTH DESA TEBING SIRING KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN

Perhutanan Sosial memiliki beberapa skema salah satunya adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan program di mana masyarakat diberi hak kelola atas lahan hutan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengizinkan masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya hutan negara secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016). Program Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat berhasil apabila implementasi kebijakannya berjalan dengan baik. Keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri (Jamalulail & Hakim, 2020). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang ada di Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan selama 1 bulan yang dimulai pada tanggal 10Jui - 20Juni 2026 yang berlokasi di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat tulis, daftar pertanyaan wawancara, laptop, dan kamera. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa hasil wawancara, sedangkan data sekunder di dapat dari studi dokumen pada lembaga yang terkait dan studi pustaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara mengadopsi teori William Dunn (2003) 1). Identifikasi pemangku kepentingan atau pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial, 2). Identifikasi hak, kewajiban, peran, dan tanggung jawab pemangku kepentingan atau pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan, 3). Identifikasi realisasi atau pelaksanaan peran para pemangku kepentingan atau pihak-pihak di lokasi studi, 4). Membandingkan asumsi yang tertulis dalam peraturan dengan asumsi implementasi peraturan di lokasi studi. Analisis data deskriptif kualitatif dengan konsep Miles & Huberman (1992) meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Hasil Penelitian menunjukkan implementasi kebijakan HKm di Desa Tebing Siring telah berjalan dengan baik sesuai dengan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021. Pemangku kepentingan terdiri atas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Pemerintah Desa, Pendamping Perhutanan Sosial, dan Kelompok Tani Hutan (KTH). Kesesuaian tersebut terlihat dari keterlibatan pemangku kepentingan, pelaksanaan hak dan kewajiban kelompok tani, serta pelaksanaan fungsi pembinaan dan pendampingan oleh pemerintah.