SISTEMATIC LITERATURE REVIEW : TINJAUAN SISTEMATIS TENTANG PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) merupakan salah satu pendekatan dalam pengelolaan sumber daya hutan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pemanfaatan, pelestarian, dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Pendekatan ini dikembangkan sebagai upaya mengatasi berbagai permasalahan kehutanan, seperti deforestasi, degradasi hutan, konflik tenurial, serta rendahnya kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan perkembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasinya. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA 2020. Literatur diperoleh dari berbagai basis data ilmiah, seperti Google Scholar, ScienceDirect, ResearchGate, dan SINTA, dengan kriteria inklusi artikel ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2015–2025 dan relevan dengan topik penelitian. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses identifikasi, seleksi, ekstraksi, sintesis, dan interpretasi temuan dari berbagai penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep PHBM telah berkembang dari pendekatan pengelolaan hutan yang bersifat sentralistik menuju pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Keberhasilan implementasi PHBM dipengaruhi oleh faktor internal, seperti modal sosial, partisipasi masyarakat, kapasitas sumber daya manusia, dan kelembagaan lokal, serta faktor eksternal yang meliputi dukungan kebijakan, pendampingan, kepastian hukum, akses terhadap modal, dan jaringan pasar. Di sisi lain, implementasi PHBM masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain konflik tenurial, lemahnya kelembagaan, keterbatasan kapasitas masyarakat, kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta tekanan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi antarstakeholder, peningkatan kapasitas masyarakat, penyempurnaan regulasi, dan dukungan kelembagaan agar pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat berjalan secara lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.