IMPLIKASI TEORITIS REFORMULASI PASAL 3, 4, DAN 5 UU TPPU KE DALAM PASAL 607 UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA

Reformulasi ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam Pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan bagian dari kebijakan rekodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan mewujudkan kesatuan sistem hukum pidana. Namun, reformulasi tersebut menimbulkan perdebatan karena TPPU selama ini dikonstruksikan sebagai tindak pidana khusus yang memiliki karakteristik tersendiri dalam aspek kriminalisasi, pembuktian, pemidanaan, dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk reformulasi Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU ke dalam Pasal 607 KUHP Nasional serta mengkaji implikasi teoretis yang ditimbulkannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan teori reformulasi hukum pidana, teori tindak pidana khusus, teori pemidanaan integratif, dan teori harmonisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 607 KUHP mengintegrasikan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang sebelumnya diatur secara terpisah dalam UU TPPU. Reformulasi tersebut menimbulkan implikasi teoretis berupa munculnya ketegangan antara asas lex specialis derogat legi generali dan lex posterior derogat legi priori, potensi pengaburan karakteristik TPPU sebagai tindak pidana sui generis, pergeseran filosofi pemidanaan menuju pendekatan keadilan ekonomis, serta belum optimalnya proses rekodifikasi hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi yang lebih komprehensif antara KUHP dan UU TPPU guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang.