REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN DEEPFAKE DI INDONESIA (Studi Perbandingan Regulasi Deepfake di Uni Eropa & Cina)

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah melahirkan berbagai inovasi digital yang memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan risiko baru berupa penyalahgunaan teknologi Deepfake yang mampu menghasilkan manipulasi gambar, video, dan suara secara realistis sehingga berpotensi digunakan untuk melakukan berbagai tindak pidana, seperti penyebaran disinformasi, pencemaran nama baik, penipuan digital, pelanggaran privasi, hingga pornografi non-konsensual. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai kejahatan Deepfake masih bersifat parsial dan belum secara khusus mengakomodasi karakteristik penyalahgunaan teknologi berbasis AI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pengaturan hukum terhadap teknologi Deepfake di Indonesia, Uni Eropa, dan Cina serta
merumuskan rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang ideal dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Indonesia masih mengalami regulatory gap, sedangkan Uni Eropa melalui Artificial Intelligence Act dan Cina melalui deep synthesis Regulation telah mengembangkan mekanisme transparansi, pelabelan konten sintetis, dan tanggung jawab platform yang lebih komprehensif. Berdasarkan temuan tersebut, rekonstruksi kebijakan hukum pidana di Indonesia perlu diarahkan pada pembentukan regulasi khusus mengenai Deepfake yang mengatur definisi, larangan, pertanggungjawaban pidana, kewajiban platform digital, mekanisme pelabelan konten sintetis, serta perlindungan hak korban guna mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum di era kecerdasan buatan.