OBJEKTIFIKASI KEYAKINAN HAKIM : REKONSTRUKSI PARAMETER RASIONALITAS PEMBUKTIAN DALAM KUHAP 2025

Pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membawa perubahan signifikan dalam sistem pembuktian, termasuk penguatan penggunaan alat bukti modern dan kewajiban hakim memberikan alasan dalam putusan. Namun demikian, KUHAP 2025 belum merumuskan secara eksplisit parameter rasionalitas yang dapat digunakan untuk menguji objektivitas keyakinan hakim dalam menilai alat bukti. Kondisi ini berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam proses pembuktian dan mengurangi akuntabilitas putusan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi parameter rasionalitas sebagai standar penguji objektivitas keyakinan hakim serta merumuskan rekonstruksi parameter rasionalitas yang ideal dan komprehensif dalam sistem pembuktian pidana pasca reformasi KUHAP 2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan parameter rasionalitas diperlukan untuk menjamin bahwa keyakinan hakim dibangun melalui proses penalaran yang logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rekonstruksi parameter rasionalitas yang ditawarkan meliputi legalitas alat bukti, konsistensi antar alat bukti, relevansi fakta dengan unsur tindak pidana, logika penalaran hukum, dan otentisitas alat bukti. Parameter tersebut diharapkan mampu memperkuat objektivitas pembuktian, meningkatkan transparansi putusan, serta menjaga keseimbangan antara independensi hakim dan akuntabilitas peradilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.