REFORMULASI DELIK KORUPSI PASAL 2 AYAT (1) UU TIPIKOR KE DALAM PASAL 603 UU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JUNCTO UU NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYESUAIAN PIDANA

Reformulasi tindak pidana korupsi ke dalam KUHP merupakan bagian dari kebijakan rekodifikasi hukum pidana nasional untuk mewujudkan harmonisasi dan integrasi sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reformulasi Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ke dalam Pasal 603 KUHP serta mengkaji implikasi yuridis yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan interpretasi sistematis dan interpretasi teologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi mengubah karakter delik korupsi dari delik formil menjadi delik materiil. Pasal 603 KUHP memperkuat prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dengan memisahkan secara tegas perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam kerangka pandangan dualistis yang dianut oleh KUHP. Ancaman pidana penjara minimum menjadi lebih ringan dan pidana denda diubah menggunakan sistem kategorisasi dengan rentang yang sangat signifikan antara minimum khusus dengan maksimum khusus. Perubahan ini berimplikasi terhadap meningkatkan putusan bebas karena pemidanaan mensyaratkan terpenuhinya unsur adanya kausalitas antara perbuatan pidana dan akibat yang ditimbulkan berupa kerugian keuangan negara merupakan kehendak dari pelaku untuk memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi. Tidak diaturnya pidana mati secara eksplisit dalam Pasal 603 KUHP menjadikan pidana mati tidak terintegrasi langsung pada tindak pidana korupsi dan penerapannya menjadi terbatas. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa tetap berkedudukan sebagai tindak pidana khusus karena masih memiliki kekhususan dalam aspek subjek hukum, pembuktian, kelembagaan, dan pemidanaan. Reformulasi ini menunjukkan pergeseran kebijakan hukum pidana menuju pendekatan yang lebih humanis dan proporsional dalam pemberantasan korupsi.