KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DITINJAU DARI PRINSIP DESENTRALISASI

Penelitian ini berfokus pada problem hukum kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara akibat peralihan rezim hukum dari UU No. 4 Tahun 2009 ke UU No. 23 Tahun 2014 hingga UU No. 3 Tahun 2020. Permasalahan utama meliputi kekaburan norma, tumpang tindih pengaturan, serta disharmoni kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerbitan IUP, IPR, dan IUPK. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah apa problem hukum kewenangan pemberian izin usaha pertambangan menurut peraturan perundang undangan di Indonesia dan bagaimana pengaturan ideal pemberian izin usaha pertambangan berdasarkan prinsip desentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Jenis bahan hukum yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen akademik yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus bahasa dan kamus aneka bahasa hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dan studi pustaka. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan analisis preskriptif melalui interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Hasil dan analisa penelitian menunjukkan bahwa UU No. 4 Tahun 2009 menimbulkan kekaburan norma kewenangan, UU No. 23 Tahun 2014 menyebabkan tumpang tindih akibat peralihan kewenangan ke pusat yang tidak selaras dengan urusan daerah, dan UU No. 3 Tahun 2020 memunculkan disharmoni terkait peran pemerintah daerah provinsi dalam pemberian IUP dan IPR. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan pengaturan kewenangan berbasis prinsip desentralisasi yang didasar pada aspek pembagian kewenangan, subsidiaritas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta integrasi pusat dan daerah guna mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola perizinan yang harmonis dan terintegrasi. Sehingga saran dalam penelitian ini ialah harmonisasi regulasi dalam undang-undang yang beririsan dengan urusan pertambangan mineral dan batubara, juga menguatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemberian izin pertambangan dan pengawasan kegiatan pertambangan sesuai prinsip desentralisasi.