REFORMULASI WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN MATERIIL PERATURAN KEBIJAKAN DALAM PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan mekanisme pengujian
konstitusional terhadap peraturan kebijakan (beleidsregel) yang berdampak pada hak
konstitusional warga negara. Rumusan masalah pada penelitian ini terkait apa
problem hukum pengaturan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan
pengujian materiil peraturan kebijakan dan terkait bagaimana reformulasi pengaturan
wewenang Mahkamah Konstitusi dalam pengujian materiil peraturan kebijakan dalam
perspektif ius constituendum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
yuridis normatif dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka, dipadu
dengan teknik analisis bahan hukum secara preskriptif-kualitatif serta dilengkapi
dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi bersumber dari
pembatasan normatif Pasal 24C UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan
terkait yang tidak mengakomodasi peraturan kebijakan sebagai objek pengujian,
sehingga diperlukan reformulasi pengaturan melalui perubahan konstitusi maupun
undang-undang untuk memberikan kewenangan pengujian terhadap peraturan
kebijakan. Saran dari penelitian ini untuk melakukan reformulasi kewenangan
Mahkamah Konstitusi untuk menguji peraturan kebijakan yang berdampak
konstitusional melalui perubahan konstitusi, dengan tetap menjaga keseimbangan
kewenangan antar lembaga peradilan dalam rangka memperkuat perlindungan hak
konstitusional warga negara.