Rekonstruksi Parameter Kegentingan yang Memaksa dalam Penerbitan Perppu Perspektif Negara Hukum

Penelitian ini bertujuan merumuskan parameter objektif dalam penerbitan Perppu sebagai instrumen diskresi konstitusional Presiden dalam kerangka negara hukum. Latar belakang penelitian ini berangkat dari problematika penafsiran frasa “kegentingan yang memaksa” dalam Pasal 22 UUD 1945 yang belum memiliki indikator operasional yang jelas, sehingga membuka ruang subjektivitas Presiden dan berpotensi melemahkan prinsip rule of law. Rumusan masalah penelitian ini mencakup, apa problematika pemaknaan kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perppu berdasarkan hukum positif di Indonesia dan bagaimana rekonstruksi parameter kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perppu perspektif negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen akademik. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Hasil dan analisa penelitian ini menunjukkan, Pertama, bahwa terdapat pergeseran makna “kegentingan yang memaksa” dalam praktik penerbitan Perppu dengan penafsiran secara subjektif melalui diskresi Presiden, sehingga menjadi sarana percepatan kebijakan dan melemahnya mekanisme check and balances. Kedua, model ideal penerbitan Perppu berbasis parameter objektif dan operasional di proyeksikan sebagai instrumen uji konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif guna membatasi diskresi Presiden dan memperkuat mekanisme pengawasan. Sebagai rekomendasi, parameter tersebut perlu diadopsi oleh Mahkamah Konstitusi dan DPR serta menjadi pedoman pembatasan diri Presiden agar penerbitan Perppu tetap berada dalam koridor supremasi konstitusi.