REGULASI KEPEMILUAN MELALUI METODE OMNIBUS LAW : DESAIN IDEAL LEGISLASI PEMILU DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Penelitian ini berfokus pada regulasi kepemiluan di Indonesia yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan fragmentasi regulasi, disharmoni norma, serta ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Kondisi ini memunculkan kebutuhan desain legislasi kepemiluan yang lebih terintegrasi melalui metode omnibus law dalam perspektif demokrasi konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, kasus, dan komparatif. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kepemiluan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen akademik yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara preskriptif-kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk merumuskan konsep regulasi hukum yang ideal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pertama, regulasi hukum kepemiluan dalam hukum positif Indonesia masih terfragmentasi dalam berbagai undang-undang sektoral sehingga menimbulkan tumpang tindih norma, ketidaksinkronan kelembagaan penyelenggara pemilu, serta potensi ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Kedua, desain ideal legislasi pemilu dapat diwujudkan melalui pembentukan electoral code yang mengintegrasikan berbagai ketentuan kepemiluan ke dalam satu undang-undang terpadu melalui metode omnibus law dengan tetap berlandaskan pada prinsip demokrasi konstitusional, kepastian hukum, perlindungan hak politik warga negara, serta partisipasi publik dalam proses legislasi. Penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang melakukan reformasi legislasi kepemiluan melalui pembentukan undang-undang kepemiluan terpadu berbasis metode omnibus law guna menyederhanakan regulasi, mengharmonisasikan norma, serta memperkuat sistem hukum pemilu yang lebih demokratis, efektif, dan berkeadilan di Indonesia.