ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA HAK ASUH ANAK (Studi Yuridis Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg)

Penetapan hak asuh anak pasca ibu kawin lagi tidak bisa diselesaikan hanya dengan menerapkan norma-norma tertulis yang bersifat kaku, tetapi hakim juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial yang sebenarnya serta kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji: 1) bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan dengan nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg terkait penetapan pemegang hak asuh anak pasca ibu kawin lagi. 2) bagaimana penentuan hak asuh anak pada putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg ditinjau dari Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutus perkara hak asuh anak, hakim tidak semata-mata berpedoman pada norma yang memberikan hak asuh utama kepada ibu bagi anak di bawah 12 tahun, melainkan melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi secara nyata. Dalam perkara ini, fakta persidangan membuktikan bahwa ibu kandung telah menitipkan anak-anaknya kepada keluarga lain akibat pernikahannya dengan orang baru, sementara ayah kandung mampu membuktikan bahwa dirinya lebih mampu memenuhi kebutuhan anak secara materil maupun immateril. Hakim menggunakan teori das sein (realitas hukum) dan das sollen (aturan hukum ideal) untuk menyeimbangkan antara ketentuan hukum yang tertulis dengan kondisi sosial yang sesungguhnya, dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa putusan tersebut mencerminkan perkembangan hukum keluarga Indonesia yang tidak kaku, melainkan mampu beradaptasi dengan realitas sosial demi tercapainya keadilan serta menjaga kepentingan terbaik bagi anak