EFEKTIVITAS DAN PENGAWASAN LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH ABSENTE (STUDI di KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG)

Efektivitas penerapan larangan kepemilikan tanah absentee, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), bertujuan untuk memastikan bahwa tanah pertanian dikelola secara optimal oleh pemilik yang bermukim di wilayah letak tanah tersebut. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan mencegah tanah menjadi tidak produktif akibat pemilik yang tinggal jauh dari lokasi tanah, sehingga pengelolaan dan pengawasan atas tanah menjadi kurang efisien dan berpotensi menimbulkan sistem penghisapan. Dalam pelaksanaannya, efektivitas larangan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap redistribusi tanah, lemahnya penegakan hukum oleh kantor pertanahan, serta faktor budaya dan sarana yang belum mendukung pelaksanaan secara maksimal. Di sisi lain, upaya pemerintah dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran larangan tanah absentee terus dilakukan melalui program landreform dan sosialisasi hukum agraria, meski hasilnya belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan keadaan implementasi larangan tanah absentee, kendala yang dihadapi, serta strategi solusi di tingkat lokal.