TINJAUAN NORMATIF ATAS TIDAK DIPENUHINYA HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PUTUSAN NOMOR 68/PID.SUS/2024/PN PYA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang menunjukkan urgensi perlindungan hukum yang lebih optimal, khususnya dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak sebagai korban. Meskipun secara normatif hak restitusi telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya dalam praktik peradilan pidana masih belum berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, yang didukung oleh bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan tuntutan restitusi, meskipun korban sebagai anak mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil akibat tindak pidana yang dialaminya. Putusan yang dijatuhkan hanya berfokus pada pemidanaan pelaku tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan korban, sehingga tidak mencerminkan perlindungan hukum yang komprehensif. Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya asas kepastian hukum serta belum optimalnya peran aparat penegak hukum dalam mengakomodasi kepentingan korban. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran aktif Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut restitusi serta penguatan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban guna memastikan terpenuhinya hak restitusi secara efektif, sehingga keadilan yang berorientasi pada pemulihan korban dapat terwujud secara optimal.