PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI Analisis Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi nomor : 135/Pid.Sus/2016/PN.Olm

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 135/Pid.Sus/2016/PN.Olm). Pembuangan bayi merupakan fenomena hukum yang terus meningkat di Indonesia sebagaimana ditunjukkan data KPAI periode 2022–2024, namun penegakan hukumnya masih menghadapi inkonsistensi dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode penafsiran hukum yang digunakan hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana pembuangan bayi, mengevaluasi aspek kepastian hukum dalam penerapan norma oleh hakim, serta mengkaji aspek kemanfaatan dan keadilan yang tercermin dalam pertimbangan dan vonis hakim. Penelitian ini tidak mengajukan hipotesis karena menggunakan pendekatan hukum normatif. Alat analisis yang digunakan adalah teori penafsiran hukum Achmad Ali yang mencakup metode gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta kerangka tiga aspek fundamental hukum Gustav Radbruch meliputi kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmässigkeit), dan keadilan (gerechtigkeit). Objek penelitian adalah tiga putusan pengadilan periode 2022–2024, yaitu Putusan PN Gresik, Putusan PN Lamongan Nomor 600/Pid.B/2014/PN.Lmj, dan Putusan PN/PT Mamuju Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Mam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dominan menerapkan penafsiran gramatikal dan sistematis, namun belum optimal dalam pendekatan teleologis. Unsur "pembuangan" masih ditafsirkan secara tekstual tanpa memperluas makna sesuai semangat UU No. 35 Tahun 2014. Terdapat inkonsistensi penerapan prinsip lex specialis antara KUHP dan UU Perlindungan Anak. Sanksi pidana yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan efek jera dan perlindungan hak hidup anak. Simpulan penelitian ini adalah bahwa kualitas putusan dalam tindak pidana pembuangan bayi perlu ditingkatkan melalui integrasi prinsip best interest of the child secara eksplisit dalam pertimbangan hakim guna mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif.