PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU DIKAWASAN HUTAN KABUPATEN TUBAN

Pencurian kayu merupakan salah satu bentuk tindak pidana kehutanan yang masih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di kawasan hutan Kabupaten Tuban. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan dan terganggunya kelestarian hutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang efektif untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Tuban dalam menangani tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Tuban serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Satreskrim Polres Tuban serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan proses penegakan hukum yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Tuban dilakukan melalui dua upaya, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui patroli rutin di kawasan hutan, pembinaan kepada masyarakat sekitar hutan, serta koordinasi dengan pihak Perhutani dalam pengawasan kawasan hutan. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, serta proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, luasnya wilayah hutan yang harus diawasi, serta faktor ekonomi masyarakat sekitar hutan yang masih bergantung pada hasil hutan.