ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PUU-XXIII/2025 TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

Penilitian ini tujuannya adalah untuk menganalisis pertimbangan huku Mahkamah
Konstisusi pada Putusan Nomor 96/PUU-XXIII/2025 serta implikasi hukumnya terhadap
kepastian hukum melalui mekanisme judicial review. Perkara yang dimohonkan dalam
permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya
berkaitan dengan Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2) yang mewajibkan pemberlakuan sertifikasi
halal pada praduk yang beredar di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya
menyatakan permohonan bahwa para pemohon tidak dapat diterima karena permohonan
tersebut dinilai tidak memenuh syarat kejelasan permohonan sebagaimana diatur dalam
hukum acara Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis normatif dengan pendekatan perandang-undangan (Statute Approach) dan kasus
(Casus Approach). Bahan hukum yang digunakan antara lain, bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier bahan hukum ini diperoleh melalui studi
kepustakaan dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Teori-Teori yang digunakan adalah
teori hierarki, teori kepentingan, teori kepastian hukum, serta obscuur libel untuk
melakukan menganalisis. Temuannya adalah Mahkamah Konstitusi menilai permohonan
yang diajukan oleh para pemohon tidak disusun secara jelas dan sistematis, khususnya
mengenai hubungan anatara posita dan petitum, sehingga hal tersebut digolongkan sebagai
permohonan yang bersifat obscuur libel. Oleh karena itu, Mahkamah tidak melakukan
pemeriksaan terhadap substansi yang dimohonkan serta menyatakan permohonan para
pemohon tidak dapat diterima. Putusan ini menekankan bahwa pemenuhan syarat formil
sebagaimana telah ditetapkan dalam hukum acara adalah merupakan suatu patokan penting
dalam pengujian undang-undang serta implikasi pada pentingnya kepastian hukum dalam
praktik peradilan di Indonesia khususnya peradilan konstitusi.