ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN

Perkawinan beda agama di Indonesia masih menghadapi persoalan hukum akibat belum adanya pengaturan yang tegas mengenai mekanisme pencatatannya. Kekosongan norma tersebut mendorong perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan, salah satunya tercermin dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan. Penelitian ini dirumuskan melalui dua permasalahan, yaitu apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby; dan bagaimana putusan tersebut ditinjau dari perspektif keadilan?Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby serta menilai putusan tersebut ditinjau dari perspektif teori keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan digunakan untuk memperkuat analisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum terhadap norma dan pertimbangan hakim.Hasil penelitian secara yuridis menunjukkan bahwa hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta jaminan hak konstitusional warga negara dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Secara non yuridis, hakim mempertimbangkan kebutuhan pemohon untuk memperoleh kepastian hukum administrasi kependudukan, perlindungan hak sipil, serta realitas sosial pluralisme agama dalam masyarakat. Dalam perspektif keadilan, putusan ini mencerminkan upaya hakim menghadirkan keadilan substantif melalui perlindungan kebebasan dasar dan kepastian hukum bagi pemohon, meskipun masih menyisakan persoalan konsistensi dalam kerangka hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan pentingnya konsistensi pertimbangan hukum hakim dalam perkara pencatatan perkawinan beda agama. Selain itu, perspektif keadilan substantif perlu dijadikan rujukan dalam menilai pemenuhan hak-hak warga negara dalam konteks tersebut.