ANALISIS YURIDIS NORMA PENCIPTA DAN CIPTAAN DALAM UU HAK CIPTA NO. 28 TAHUN 2014 TERHADAP KARYA KECERDASAN BUATAN

Pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam menghasilkan karya kreatif telah menimbulkan tantangan serius bagi rezim hak cipta di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaklengkapan norma dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya antara Pasal 1 angka 2 dan angka 3 yang membatasi definisi Pencipta hanya pada manusia (natuurlijke persoon) dengan Pasal 40 yang memberikan perlindungan luas terhadap berbagai objek ciptaan digital. Ketidakselarasan ini menciptakan celah pengaturan yang mengakibatkan karya hasil AI berada dalam kondisi ketidakpastian hukum, di mana nilai ekonominya rentan dieksploitasi tanpa adanya perlindungan yang jelas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaklengkapan norma di Indonesia dapat diatasi dengan mengadopsi prinsip fungsional yang diterapkan dalam Section 9(3) Copyright, Designs and Patents Act 1988 (United Kingdom) (Pasal 9 Ayat 3 Hak Cipta 1988 Inggris) mengenai computer-generated works (karya buatan computer). Model hukum Inggris tersebut memberikan kepastian dengan menetapkan pihak yang melakukan pengaturan (the arranger) sebagai subjek hukum pemegang hak cipta, bukan teknologinya. Sebagai simpulan, penelitian ini merumuskan sebuah ius constituendum atau kebijakan hukum masa depan yang adaptif bagi Indonesia melalui sinkronisasi definisi subjek hukum dalam UU Hak Cipta. Rekomendasi utama adalah dilakukannya amandemen terbatas untuk mengakui peran "pihak yang mengatur" sebagai pencipta, guna memberikan jaminan perlindungan ekonomi dan memperkuat ekosistem industri kreatif nasional di era digital.