ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK KOMPENSASI PEMILIK TANAH DALAM PROYEK PEMASANGAN TIANG LISTRIK PLN

Pemenuhan hak kompensasi bagi pemilik tanah yang lahannya digunakan untuk proyek pemasangan tiang listrik PLN masih menunjukkan berbagai permasalahan sebagai konsekuensi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk kepentingan umum. Permasalahan tersebut secara nyata terjadi di Desa Badung, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, di mana sejak bertahun-tahun pemasangan tiang listrik di atas tanah milik warga tidak diikuti dengan pemberian kompensasi yang layak dan menimbulkan pembatasan pemanfaatan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap hak kompensasi pemilik tanah serta mengkaji perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada masyarakat terdampak pemasangan tiang listrik PLN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak kompensasi pemilik tanah atas pemasangan tiang transmisi listrik telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, khususnya Pasal 27 dan Pasal 30, namun dalam praktiknya masih terdapat ketidakjelasan mengenai pengaturan teknis terkait mekanisme, besaran, dan ruang lingkup kompensasi. Lemahnya pengaturan pelaksana dan tidak adanya standar penilaian yang tegas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan perlindungan hak atas tanah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penegasan pengaturan teknis mengenai kompensasi pemasangan tiang transmisi listrik melalui peraturan pelaksana yang lebih operasional guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak pemilik tanah dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan.