IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU DAERAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF DEMOKRASI

Penelitian ini fokus mengkaji implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah yang memutuskan pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai tahun 2029. Rumusan masalah yang diangkat ada dua yaitu: pertama: dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah, kedua: implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah ditinjau dari perspektif demokrasi. Putusan ini mengakhiri era pemilu serentak lima kotak yang telah berlangsung sejak 2019, dengan menetapkan pemilu nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD) terpisah dari pemilu daerah (Gubernur/Bupati/Walikota dan DPRD) dengan jeda waktu 2-2,5 tahun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan historis (historical approach). Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Putusan MK 135/PUU-XXII/2024, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik analisis menggunakan preskriptif kualitatif dengan penafsiran gramatikal, historis, sistematis, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim didasarkan pada tiga pilar: (1) Pertimbangan yuridis-konstitusional berdasarkan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan (5), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; (2) Pertimbangan sosiologis-empiris berupa fakta tingginya suara tidak sah (10-14%), beban berlebihan penyelenggara, dan pelemahan pelembagaan partai politik; (3) Pertimbangan filosofis-teoritis tentang kedaulatan rakyat substantif dan demokrasi yang berkualitas. Implikasi hukum putusan ini meliputi: penegasan supremasi konstitusi melalui judicial review yang substantif; penciptaan keseimbangan antara kedaulatan rakyat dan kepastian hukum; penguatan mekanisme checks and balances antar cabang kekuasaan; perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pemilu berkualitas; penguatan prinsip rule of law; dan peningkatan kualitas representasi demokratis. Namun, putusan ini juga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai batas kewenangan Mahkamah dalam melakukan constitutional redesign yang berpotensi melampaui fungsi negative legislator. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan merupakan bentuk transformative constitutionalism yang tidak hanya menafsirkan konstitusi tetapi melakukan constitutional engineering untuk mewujudkan demokrasi substansial dengan menyeimbangkan kedaulatan rakyat, kepastian hukum, efisiensi penyelenggaraan, dan kualitas representasi demokratis. Penelitian merekomendasikan pembentuk undang-undang untuk segera merevisi regulasi pemilu, penyelenggara untuk menyusun grand design implementasi, partai politik untuk memperkuat pelembagaan demokratis, dan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan guidance lebih eksplisit dalam putusan-putusan konstitusional.