IMPLIKASI YURIDIS PERGESERAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DARI PENAFSIR KONSTITUSI MENJADI PEMBENTUK HUKUM

Fokus penelitian tesis bertujuan menganalisis implikasi yuridis pergeseran kewenangan Mahkamah Konstitusi dari penafsir konstitusi menjadi pembentuk hukum. Rumusan masalah terdiri atas, bagaimana bentuk pergeseran kewenangan Mahkamah Konstitusi dari penafsir konstitusi menjadi pembentuk hukum, dan apa implikasi yuridis pergeseran kewenangan Mahkamah Konstitusi dari penafsir konstitusi menjadi pembentuk hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan Mahkamah Konstitusi RI mengalami pergeseran kewenangan mencakup aspek peran, fungsi, dan fungsional. Pergeseran peran dan fungsional terlihat melalui penggunaan putusan inkonstitusional bersyarat yang dilakukan MKRI untuk mendesain ulang keserentakan kelembagaan pemilu hingga membatasi ruang diskresi pembentuk undang-undang. Pada perumusan putusan konstitusional bersyarat mengandung ultra petita memperlihatkan pergeseran peran dan fungsi ketika MKRI merumuskan tafsir norma alternatif diluar petitum pemohon, melainkan sarat kepentingan politik. Selanjutnya, pergeseran yang mengandung ultra petita melalui perumusan norma hukum baru mencerminkan upaya MKRI menggeser peran dan fungsionalnya guna mengatasi ketidakpastian hukum. Serta dalam kondisi mendesak melalui putusan konstitusional bersyarat bersifat menambahkan norma MKRI berperan sebagai legislator darurat untuk mengisi kekosongan hukum. Pergeseran lain tercermin dari penundaan keberlakuan norma yang menggeser peran dan fungsi menempatkan MKRI sebagai pengendali tahapan legislasi dan norma dengan konsekuensi mengikat, serta dapat menggeser pada fungsionalnya ketika MKRI dapat memberikan perintah normatif terhadap tahapan legislasi serta berkewajiban pelibatan partisipasi publik bermakna. Implikasi yuridis dari pergeseran tersebut meliputi terganggunya prinsip checks and balances, kaburnya batas antara kewenangan yudisial dan legislatif, serta melemahnya kepastian hukum akibat ketidaksinkronan antara putusan MKRI dan tindak lanjut legislasi. Penelitian ini merekomendasikan penegasan atribusi formal kewenangan MKRI, penguatan mekanisme dialog konstitusional dan pengawasan bersifat tidak langsung diberikan kepada pembentuk UU, peningkatan peran akademisi dan masyarakat sipil, serta reformasi mekanisme pengusulan hakim konstitusi melalui Komisi Yudisial guna menjaga independensi, legitimasi, dan memberikan keadilan substantif.