KEBERLAKUAN AKTA NOMOR 78 TAHUN 1998 DALAM PERKARA PKPU DAN KEPAILITAN AHLI WARIS PEMEGANG SAHAM PT. KRAMA YUDHA DALAM PERSPEKTIF ASAS PACTA SUNT SERVANDA DAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM

Penelitian ini mengkaji keberlakuan Akta Nomor 78 Tahun 1998 dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan ahli waris PT Krama Yudha ditinjau dari asas pacta sunt servanda dan prinsip kepastian hukum. Permasalahan muncul ketika akta notaris yang memuat pemberian bonus saham dijadikan dasar permohonan PKPU dan kepailitan terhadap ahli waris pihak yang menandatangani perjanjian, meskipun merupakan perikatan bersyarat dan para ahli waris tidak terlibat secara langsung dalam pembentukannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang�undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin hukum terkait hukum perjanjian, hukum waris, dan hukum kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas pacta sunt servanda tidak dapat diterapkan secara absolut terhadap perjanjian yang mengandung perikatan bersyarat dan melibatkan pihak ketiga yang tidak memberikan persetujuan, khususnya ahli waris. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus�Pailit/2024 menegaskan bahwa keberadaan akta autentik tidak serta-merta membuktikan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta tanggung jawab ahli waris tidak dapat dibebankan tanpa adanya penerimaan warisan yang sah. Oleh karena itu, putusan tersebut mencerminkan upaya pengadilan dalam menjaga keseimbangan antara asas pacta sunt servanda dan prinsip kepastian hukum guna mencegah penyalahgunaan instrumen PKPU dan kepailitan.