ANALISIS PROPORSIONALITAS PEMBATASAN HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI MAHASISWA DALAM PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UU ITE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)

Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn melibatkan seorang mahasiswa bernama Muhammad Farhan Balatif atas unggahan di media sosial yang dianggap menghina pejabat publik. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana penerapan pasal tersebut memenuhi prinsip pembatasan hak asasi manusia yang ditetapkan oleh hukum (prescribed by law) dan memiliki tujuan yang sah (legitimate aim) dalam melindungi reputasi pejabat publik , serta apakah hakim telah menimbang secara seimbang antara perlindungan reputasi pejabat publik dan kebebasan berekspresi mahasiswa. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta konsep hukum yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam putusan tersebut tidak memenuhi unsur prescribed by law . Pembatasan hak melalui pasal ini juga tidak memenuhi tujuan sah legitimate aim untuk melindungi reputasi pejabat publik. Kemudian kerugian antara yang diderita pejabat dan kerugian masyarakat tidak seimbang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa putusan belum mencerminkan keseimbangan antara hak atas reputasi dan hak atas kebebasan berekspresi.