TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN DAMAI PASCA ADANYA PUTUSAN KASASI PADA KASUS SENGKETA LAHAN MASYARAKAT KABUPATEN KONAWE UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum serta konsekuensi
yuridis dari perjanjian perdamaian yang dilakukan setelah adanya putusan kasasi
terhadap hak dan kewajiban para pihak pada kasus sengketa lahan masyarakat
Kabupaten Konawe Utara antara masyarakat pemilik lahan dengan pemegang Izin
Usaha Pertambangan (IUP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual
(conceptual approach), melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan,
doktrin hukum, serta analisis terhadap kasus sengketa lahan dikabupaten konawe utara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan kasasi memiliki sifat final dan mengikat
(inkracht van gewijsde), sehingga tidak dapat dibatalkan oleh perjanjian damai yang
dibuat setelahnya. Namun, perjanjian perdamaian pasca kasasi tetap sah dan mengikat
secara hukum perdata sebagai hubungan hukum baru yang lahir berdasarkan asas
kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). Dalam praktiknya, fenomena ini
menimbulkan dualisme yuridis antara kepastian hukum yang dijamin oleh putusan
kasasi dan keadilan substantif yang diwujudkan melalui perdamaian. Oleh karena itu,
diperlukan pembaruan hukum atau peraturan Mahkamah Agung yang mengatur secara
tegas kedudukan perdamaian pasca kasasi agar tercapai keseimbangan antara kepastian
hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.