PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN PEMBERAT STATUS RESIDIVIS STUDI KASUS PERKARA NOMOR REGISTRASI :143/PID.SUS/2025/PN.MLG

Penulis mengkaji penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pemberat status residivis, berfokus pada kasus nomor registrasi 143/Pid.Sus/2025/PN.Mlg. permasalahan inkonsistensi putusan hakim dan kurangnya efek jera dari sanksi pidana yang ada, yang berakibat pada pengulangan tindak pidana oleh residivis. Penelitian bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian kasus tindak pidana narkotika terhadap terdakwa residivis, menentukan penerapan KUHAP, memahami tahapan, hambatan, dan pertimbangan hukum, serta menganalisis penjatuhan sanksi pidana dengan pemberat status residivis,Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus, konseptual, dan sosial. Diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dalam bahan hukum primer dan sekunder. analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara a quo telah mengikuti ketentuan KUHAP dan UU Narkotika. Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika, dengan unsur Pasal 114 ayat (2) terpenuhi dan status residivis menjadi faktor pemberat. Dalam Putusan mencerminkan keseimbangan antara faktor pemberat dan meringankan), serta diskresi hakim. Penulis juga meneliti terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa kejahatan residivis dan memberikan efek jera, penguatan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah residivisme narkotika tanpa mengurangi asas keadilan.