NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI ASET DIGITAL PERUSAHAAN DALAM SUDUT PANDANG HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah aset digital seperti Non-Fungible Token (NFT) dapat dimasukkan kedalam boedel pailit dengan kondisi yang masih memiliki Kekosongan hukum serta bagaimana legalitas dari sebuah NFT di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan
penelitian statue approach (pendekatan perundang-undangan). Penelitian ini menunjukkan NFT dapat dinyatakan sebagai sebuah benda menurut KUHPerdata, sehingga NFT sendiri dapat digiolongkan sebagai benda bergerak tak berwujud. Hal itu menujukkan kalau NFT
juga dapat digolongkan dalam sebuah aset karena karakteristik nya yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjual belikan walaupun dengan harga yang sangat fluktuatif. Hal ini didukung dengan pasal 499 KUHPerdata. Sehingga berangkat daripada penjelasan tersebut
maka NFT memiliki kemungkinan dimasukkan menjadi sebuah boedel pailit, selain memiliki nilai ekonomis hal ini juga hal ini juga diperkuat dengan pasal 101 ayat (1) UU Kepailitan yang mana menjelaskan bahwa seluruh harta pailit yang dimiliki oleh debitor harus dimasukkan ke dalam daftar harta pailit. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini ialah NFT dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak tak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjual belikan sehingga NFT juga dapat dikatan sebagai sebuah aset. Dengan begitu maka NFT memungkinkan untuk dimasukkan kedalam boedel pailit walaupun masih memiliki kekosongan hukum dengan mengikuti peraturan yang sudah ada. Melalui penelitian ini, penulis juga ingin menggarisbawahi pentingnya pembaharuan sebuah regulasi yang lebih spesifik sesuai dengan asas hukum lex specialis derogate legi generali terkait aset digital khusus nya NFT demi mengakomodasi perkembangan teknologi dan ekonomi digital yang makin pesat.