UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) ART DALAM PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG HAK CIPTA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami ketentuan dan
pengaturan NFT dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan
menganalisis perlindungan hukum bagi pencipta karya NFT Art dari perspektif
Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
yang menggunakan bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,
serta didukung oleh bahan hukum sekunder berupa teori perlindungan hukum. Hasil
analisis dan interpretasi substansi penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum
ada regulasi spesifik yang secara eksplisit mengatur NFT, aset digital ini tidak
berada dalam kekosongan hukum. Karya kreatif yang ditautkan pada NFT secara
otomatis memenuhi kualifikasi sebagai "Ciptaan" yang dilindungi oleh UndangUndang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sementara itu, NFT itu sendiri dapat
dikategorikan sebagai "objek hukum" berupa benda bergerak tidak berwujud
berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan temuan ini,
perlindungan hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual atas NFT dapat
diupayakan melalui dua jalur, yakni upaya perdata hak cipta yang diatur oleh UU
Hak Cipta, dan upaya pidana dengan dalil pembajakan yang diatur oleh UU Hak
Cipta dan UU ITE.