PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU ILLEGAL COAL MINING STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) KALIMANTAN TIMUR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku illegal coal mining (pertambangan batu bara tanpa izin) di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaannya di lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan pihak terkait, serta data sekunder berupa literatur dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain perubahan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana di kepolisian, serta adanya faktor ekonomi dan sosial masyarakat yang masih bergantung pada aktivitas pertambangan ilegal. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat.