Jusril, Alifia Isya (2025) ANALISIS KEDUDUKAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA Analisa atas Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.
PENDAHULUAN.pdf - Cover Image
Download (1MB) | Preview
BAB 1.pdf - Other
Download (140kB) | Preview
BAB 2.pdf - Other
Download (336kB) | Preview
BAB 3.pdf - Other
Restricted to Registered users only
Download (640kB) | Request a copy
BAB 4.pdf - Other
Restricted to Registered users only
Download (219kB) | Request a copy
Abstract
Kedudukan alat bukti dalam perkara pidana merupakan aspek yang penting dalam proses pembuktian di pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan alat bukti petunjuk dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan studi kasus Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Jessica Kumala Wongso. Serta, menganalisis putusan peninjauan kembali dalam Putusan Nomor 69/PK/Pid/2018. Fokus penelitian pada pertimbangan hukum hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa dan kesesuaian penyusunan alat bukti petunjuk berdasarkan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan konstruksi hukum progresif dengan mengoptimalkan alat bukti tidak langsung (circumstantial evidence) berupa rekaman CCTV, hasil forensik, keterangan saksi, dan dokumen medis yang dihubungkan untuk membuktikan unsur Pasal 340 KUHP tanpa saksi mata. Kemudian, hakim juga menolak permohonan peninjauan kembali yang menunjukkan konsistensi asas kepastian hukum dan finalitas putusan pidana. Penggunaan CCTV sebagai alat bukti petunjuk telah sesuai dengan sistem negatief wettelijk bewijstheorie, dimana petunjuk tidak berdiri sendiri melainkan dikaitkan dengan alat bukti lain. Hasil penelitian ini mencerminkan kehati-hatian hakim dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas pembuktian dan perlindungan hak terdakwa. Penulis menyarankan peningkatan aparat penegak hukum di bidang forensik digital. Selain itu, Mahkamah Agung perlu memperjelas parameter novum terkait bukti digital. Agar nilai pembuktiannya tidak menimbulkan kontroversi, perlu pedoman teknis nasional yang mengatur standar bukti digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat praktik pembuktian pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Student ID: | 202110110311225 |
| Keywords: | alat bukti petunjuk, hukum acara pidana, pembuktian, pembunuhan berencana, pertimbangan hakim, |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law (74201) |
| Depositing User: | 202110110311225 alifiaisyajusril |
| Date Deposited: | 17 Nov 2025 05:12 |
| Last Modified: | 17 Nov 2025 05:23 |
| URI: | https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/25055 |
