Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 194/Pid.B/2025/PN.Mjk tentang tindak pidana penipuan pendaftaran PPPK ditinjau dari aspek keadilan

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 194/Pid.B/2025/PN Mjk terkait tindak pidana penipuan dalam pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta menilai putusan tersebut dari perspektif keadilan substantif. Penelitian menggunakan metode normatif-analitis dengan teori Gustav Radbruch sebagai pisau analisis, yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah memeriksa unsur-unsur Pasal 378 KUHP secara sistematis, termasuk niat menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, penggunaan identitas palsu, serta tindakan yang menggerakkan korban menyerahkan uang. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti menipu korban dengan kerugian sebesar Rp50.000.000,00. Hakim menjatuhkan pidana penjara delapan bulan, membebankan biaya perkara, serta memperhitungkan masa tahanan yang telah dijalani. Sebagian kerugian korban telah dikembalikan melalui mekanisme restorative justice. Namun, analisis substantif menunjukkan putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, karena restitusi yang diberikan tidak menutupi kerugian materiil maupun psikologis korban. Hal ini menimbulkan kesan bahwa putusan lebih menekankan aspek prosedural daripada pemulihan hak korban. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya hakim mengintegrasikan kepastian hukum dengan keadilan substantif agar putusan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara moral dan sosial, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap peradilan sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan hak korban.