TUGAS AKHIR PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE YANG MENGGUNAKAN PONSEL KETIKA BERKENDARA ( Studi di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota)

Penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara di Kota Malang menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan berlalu lintas dan efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu mengkaji realitas hukum
di lapangan dan menghubungkannya dengan norma hukum yang berlaku. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Satlantas Polresta Malang Kota serta studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penggunaan ponsel saat berkendara melanggar Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ yang mewajibkan pengemudi berkendara dengan penuh konsentrasi. Namun secara sosiologis, penggunaan ponsel bagi pengemudi ojek online merupakan bagian dari sistem kerja yang tidak dapat dihindari karena aplikasi transportasi daring menuntut interaksi aktif selama berkendara. Dalam praktiknya, aparat kepolisian menggunakan kewenangan diskresi berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Upaya penegakan hukum difokuskan pada pendekatan preventif melalui himbauan, edukasi hukum, dan penyuluhan keselamatan berkendara, sementara tindakan represif seperti penilangan dilakukan secara selektif. Pendekatan ini mencerminkan penegakan hukum yang humanis, proporsional, dan adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi pengemudi ojek online di Kota Malang.