IMPLIKASI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA WANPRESTASI JUAL BELI SAHAM STUDI PUTUSAN PN NO. 200/PDT.G/2023/PN MDM JUNCTO PUTUSAN MA. NO. 5762 K/PDT/2024

Penelitian ini berangkat dari persoalan mendasar dalam praktik peradilan perdata di
Indonesia, yaitu benturan antara kepastian prosedural dan keadilan substantif.
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 200/Pdt.G/2023/PN Mdn juncto
Putusan Mahkamah Agung No. 5762 K/Pdt/2024, hakim menolak gugatan
wanprestasi jual beli saham karena alasan kompetensi relatif, tanpa memeriksa
pokok sengketa. Hal ini menimbulkan problem keadilan karena hak penggugat
untuk memperoleh pemulihan atas wanprestasi tertunda akibat hambatan teknis
prosedural yang bersifat formalistik. Urgensitas penelitian ini terletak pada
perlunya pergeseran paradigma peradilan dari orientasi formalistik menuju keadilan
substantif, di mana hukum acara harus berfungsi sebagai sarana penegakan hak
materil, bukan sekadar menjaga tata cara. Dalam era e-litigation sebagaimana diatur
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019, hambatan yurisdiksi geografis seharusnya
tidak lagi menghalangi pemeriksaan perkara, karena proses peradilan kini dapat
dilaksanakan secara elektronik lintas domisili. Dalam konteks perkara wanprestasi,
hal ini penting karena penyelesaian sengketa ekonomi harus menitikberatkan pada
substansi kontrak dan pemulihan hak, bukan pada formalitas administratif.
Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan substantif lebih penting daripada
kepastian prosedural, sebab tujuan utama hukum adalah keadilan (summum ius
summa iniuria). Paradigma hukum acara yang terlalu kaku berpotensi meniadakan
hak substantif pencari keadilan dan melemahkan fungsi yudisial sebagai pelindung
hak masyarakat. Oleh karena itu, sistem peradilan perdata perlu direformulasi agar
lebih adaptif, progresif, dan berorientasi pada keadilan sejati sesuai amanat Pasal
28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil.