ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 TENTANG SENGKETA HASIL PILKADA EMPAT LAWANG DITINJAU DALAM ASPEK KEPASTIAN HUKUM

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait sengketa hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 dengan
menggunakan pendekatan teori kepastian hukum menurut Lon L. Fuller. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi sejauh mana putusan Mahkamah mencerminkan prinsip-prinsip dasar kepastian hukum, seperti kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan kesesuaian antara aturan hukum dengan pelaksanaannya. Dalam putusan tersebut, Mahkamah memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta mengesampingkan sejumlah ketentuan formil, seperti batas waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum pemohon, dengan alasan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dan penegakan prinsip keadilan dalam pemilihan umum yang demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi mengambil
langkah progresif untuk menjawab kondisi faktual di lapangan dan menegakkan prinsip keadilan substantif, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan norma hukum yang dapat mengganggu stabilitas dan prediktabilitas sistem hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan viii Mahkamah secara konstitusional dapat dibenarkan dalam konteks perlindungan hak politik, namun tetap memerlukan penguatan standar normatif yang jelas, konsisten,
dan berlaku umum agar tidak mereduksi prinsip kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah.