PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT KEPOLISIAN

Pada tahun 2022 hingga 2025 terdapat 270 jumlah laporan tindak pidana penipuan yang dilaporkan di wilayah Polres Kota Malang, yang mana dari angka tersebut sebanyak 61 kasus telah diselesaikan melalui pendekatan restorative justice, artinya terdapat 209 kasus tindak pidana penipuan yang dilanjutkan proses penyidikan hingga penuntutan dan seterusnya. Artinya penyelesaian tindak pidana penipuan melalui pendekatan restorative justice telah dilaksanakan pada tingkat Kepolisian Kota Malang belum optimal. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah penelitian ini pertama bagaimana penyelesaian tindak pidana penipuan melalui restorative justice di Kepolisian Resor Kota Malang dan faktor penghambat dan pendukung dalam penyelesaian tindak pidana penipuan melalui restorative justice di Kepolisian Resor Kota Malang. Metode penelitian yuridis sosiologis (Socio Legal Research). Sumber bahan data hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan penyelesaian Restorative justice dapat dilakukan ketika setelah dilakukan penyelidikan kemudian penyidikan dan baru terdapat kesepakatan antara pihak pelapor dan terlapor sehingga dapat diadakan Restorative justice dan Penerapan Restorative justice masih banyak menemui hambatan seperti keterbatasan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia di kalangan aparat penegak hukum, belum optimalnya fasilitas dan sarana pendukung yang dimiliki oleh kepolisian dalam menyelenggarakan forum mediasi yang layak, kemudian terjadi deadlock antara pihak pelapor dan terlapor. Saran: Pihak Polresta Malang harus lebih giat membuka dan lihai untuk membuka pintu Restorative justice sebagai garda pertama dalam penegakan hukum pidana. Para penegak hukum harus bersinergi untuk meninggalkan paradigma lama dengan lebih menekankan konsep Restorative justice.