ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGELOLA BADAN INVESTASI NASIONAL DANANTARA ATAS POTENSI KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT KEBIJAKAN INVESTASI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban
hukum pengelola Badan Investasi Nasional Danantara dalam konteks pemberian
imunitas hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Dengan
menggunakan metode yuridis normatif, penelitian dilakukan melalui telaah
terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik internasional
yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan imunitas hukum
dalam Pasal 3Y dan 9F UU No. 1 Tahun 2025 berpotensi menimbulkan celah
pertanggungjawaban dan memperlemah mekanisme perlindungan hukum bagi
masyarakat yang dirugikan akibat kebijakan Danantara. Ketidakjelasan batasan
imunitas serta lemahnya pengawasan eksternal semakin memperbesar risiko moral
hazard, sehingga akses masyarakat untuk memperoleh keadilan dan ganti rugi
menjadi terhambat. Studi ini juga menyoroti perlunya penguatan prinsip
akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola Danantara agar sejalan dengan
prinsip hukum perdata Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan
pembatasan tegas atas ruang lingkup imunitas, peningkatan mekanisme
pengawasan, dan penegasan akuntabilitas guna memastikan perlindungan hukum
yang berkeadilan serta memberikan ruang yang seimbang antara kepentingan
negara dan hak masyarakat.