ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK (INFORMED CONSENT) DALAM PRAKTIK MEDIS USG TRANSABDOMINAL SKRIPSI

Setiap pasien memiliki hak fundamental untuk memberikan persetujuan atas tindakan medis yang akan dijalani, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan etika kedokteran. Informed consent merupakan bentuk perlindungan hukum yang menjamin otonomi dan martabat pasien dalam proses pelayanan kesehatan. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak ini masih kerap terjadi, salah satunya dalam bentuk tindakan medis tanpa persetujuan pasien yang dapat berujung pada pelanggaran etik dan bahkan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pasien dalam tindakan medis tanpa informed consent, serta pertanggungjawaban tenaga medis yang diduga melanggar kode etik kedokteran. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan contoh kasus dugaan pelecehan oleh dokter kandungan di Garut pada tahun 2025 sebagai ilustrasi pelanggaran nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan medis tanpa informed consent yang sah melanggar hak asasi pasien dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dokter yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara etik, perdata, bahkan pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Diperlukan penguatan sistem edukasi, pengawasan etik, dan mekanisme pengaduan pasien agar prinsip informed consent dapat terlaksana secara optimal dalam praktik kedokteran di Indonesia.